Kenapa Berobat ke Dokter Mahal??

Memeriksakan diri ke dokter memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi untuk menebus obat yang diresepkan dokter. Karena biaya yang tinggi akhirnya banyak yang memilih langsung ke apotek untuk beli obat yang biasa dipakai.

Tahukah Anda bahwa obat yang diberikan dokter harus berdasarkan indikasi atau kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi pasien?

Misalnya, Anda merasa demam tinggi. Kemudian memeriksakan diri ke dokter. Dokter kemudian akan mencari apa sebenarnya penyebab demam itu karena demam hanya sebuah gejala. Mungkin saat itu Anda demam dan disertai batuk. Batuk pun berbeda-beda penyebabnya. Bisa karena alergi, infeksi atau yang lainnya. Infeksi juga dapat disebabkan oleh virus, bakteri atau kuman lain. Lebih lanjut lagi, virus atau bakteri atau kuman lain juga ada banyak jenisnya.

Nah, dari data yang ditemukan tersebut maka dokter akan menentukan obat apa yang harusnya diberikan kepada pasien.

Apabila dokter masih belum yakin akan penyebab penyakit
, maka dokter akan meminta pasien melakukan pemeriksaan laboratorium baik itu periksa darah, foto X Ray, CT Scan dan lain sebagainya. Terkadang hasil tersebut juga masih belum dapat meyakinkan penyebab penyakit. Dokter akan tetap terus menelususi. Dalam kondisi seperti ini, dokter akan memberikan obat yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan pasien.

Saking panjangnya proses yang dilakukan membuat biaya pengobatan membengkak. Sehingga terkadang pasien langsung ke apotek untuk membeli obat tanpa ke dokter. Yang perlu hati-hati adalah apotek di Indonesia dapat memberikan obat tanpa resep meskipun untuk obat-obat keras.

Sebagai contohnya, kita akan dengan gampangnya membeli obat jenis Antibiotik tanpa resep. Hanya dengan menyebutkan nama dan jumlah yang dimau, apotek akan memberikan obat yang dimaksud. Padahal obat ini berbahaya apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan jenis kuman dalam tubuh yang akan dibasmi.

Masalah yang dapat dijumpai antara lain adalah sakit yang tidak sembuh-sembuh karena kuman tidak dapat dibasmi dengan antibiotik yang dikonsumsi, bahkan justru kuman 'baik' yang terbasmi. Akibat lain adalah terjadinya efek resistensi, yaitu memberikan kekebalan kepada kuman atas obat. Hal ini dapat terjadi akibat jenis obat yang tidak sesuai, dosis yang tidak sesuai atau cara pemberian yang tidak benar. Yang kesemuanya sangat mungkin terjadi apabila pasien hanya datang ke apotek untuk membeli obat tanpa instruksi dari dokter.

Sebenarnya Ada beberapa tips untuk bisa meringankan biaya atas pengobatan, yaitu dengan ikut serta program asuransi, meminta dokter untuk meresepkan obat Generik atau tentunya dengan jalan menjaga pola hidup sehat.

Asuransi memang tidak begitu populer di Indonesia. Berbeda dengan di negara berkembang lain yang mewajibkan semua orang untuk ikut serta dalam program asuransi. Ada beberapa jenis asuransi kesehatan yang ditawarkan, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing.

Adalah hak pasien untuk mengetahui apa yang terjadi pada dirinya dan mengetahui terapi atau tindakan yang diberikan kepadanya. Apabila dokter tidak memberikan jawaban, tanyalah. Apabila dokter tidak memberikan jawaban yang memuaskan, pasien berhak untuk memilih dokter yang lain.

Pasien juga mempunyai hak untuk mengetahui obat-obat apa saja yang diberikan oleh dokter. Mintalah dokter untuk menjelaskan obat apa saja yang diresepkan, tidak hanya dijelaskan cara minum (berapa kali seharinya). Apabila dirasa obat yang diberikan terlalu banyak, tanyalah obat mana yang bisa tidak dibeli? Karena kadang dokter memberikan multivitamin, yang dapat pula pasien ganti dengan pola makan yang baik.

Selain itu juga pasien mempunyai hak untuk minta diresepkan obat generik. Atau pasien dapat meminta ke apotek untuk menukar obat yang diresepkan oleh dokter dengan obat generik dengan komposisi yang sama. Ingat, dengan komposisi yang sama. Apabila terasa biaya obat terlalu mahal.

Hal lain yang paling mudah untuk meringankan beban pengobatan tentunya adalah dengan menjaga pola hidup yang sehat. Selamat berobat kawan

sumber : detik

Baca Selanjutnya … Kenapa Berobat ke Dokter Mahal??

22 Juta rumah di Indonesia Tak Layak Huni

Sebanyak 22 juta rumah di Indonesia dinilai tidak layak huni atau rusak berat. Ini menandakan masih tingginya kemiskinan di negeri ini. Cara yang bisa digunakan untuk menanganinya adalah lewat perumahan swadaya.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Perumahan Rakyat Suharso Monoarfa dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3/2011).

"Sebanyak 22 juta rumah yang tidak layak huni di Indonesia atau rusak berat. Itu jadi faktor pengurang dari rumah existing. Kalau mau diperbaiki itu masuk kluster satu dan dua dalam rangka penanganan kemiskinan," jelas Suharso.

Suharso mengatakan, dalam UU No.1/2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, masyarakat yang tidak layak kondisi rumahnya didekati dengan stimulan perumahan swadaya agar masyarakat hidup layak, sehat, dan rapi.

"Itu juga bisa menurunkan kemiskinan dan pemukiman kumuh. Dari 14 indikator kemiskinan adalah terkait dengan rumah. Kita melihat luas lantai per rumah, ada sanitasi, listrik, atap, lantai, dan dinding," kata Suharso.

Dikatakan Suharso, sejak 2006, Indonesia terus mengalami defisit pasokan perumahan yang jumlahnya hingga saat ini 7,4 juta unit. Sementara pemerintah hanya bisa memasok 25% selama 5 tahun atau 1,8 juta unit.

"Pertambahan rumah baru dari 2010-2015 diperkirakan 710 ribu unit per tahun. Sementara total kebutuhan sekitar 5,3 juta unit. Untuk itu pemerintah akan melakukan fasilitasi 2,07 juta unit dan swadaya 3,332 juta unit," tukas Suharso

sumber detik

Baca Selanjutnya … 22 Juta rumah di Indonesia Tak Layak Huni

Tokyo Menjadi Kota Hantu

Bencana beruntun yang menimpa Jepang, terlebih lagi ancaman radiasi, telah mengubah sebagian kota metropolitan Tokyo menjadi kota hantu. Daerah-daerah di Tokyo yang biasanya penuh dengan para pekerja kantoran yang memadati restoran-restoran sushi kini terlihat sepi.
Banyak sekolah diliburkan. Sejumlah perusahaan pun mengizinkan para pegawainya tinggal di rumah. Namun antrean panjang terlihat di bandara-bandara. Seiring upaya otoritas Jepang untuk mencegah bencana nuklir di PLTN Fukushima yang bermasalah, sebagian daerah Tokyo kini menjadi kota hantu.

Banyak warga Tokyo yang telah menyetok makanan dan mengurung diri di rumah untuk menghindari paparan radiasi. Namun banyak pula yang memutuskan untuk meninggalkan Tokyo.

"Lihat, ini seperti hari Minggu, tak ada mobil di kota," ujar Kazushi Arisawa, sopir taksi yang telah menunggu sejam lebih di luar sebuah kantor. Padahal biasanya dia akan mendapatkan penumpang hanya dalam beberapa menit saja.

"Saya tak bisa mendapatkan uang hari ini," tutur pria berumur 62 tahun itu seperti diberitakan Reuters, Rabu (16/3/2011).

"Hari ini juga sangat berangin dan itu membuat orang-orang lebih khawatir akan radiasi," katanya lagi.

Menyusul bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Jepang pekan lalu, sejumlah daerah di Tokyo mengalami pemadaman listrik secara bergiliran. Kereta-kereta pun banyak yang tidak bisa beroperasi sebagai akibat langkah penghematan listrik.

Karena pengurangan transportasi kereta, banyak pekerja diliburkan. Di kantor pusat Sony Corp di Distrik Shinagawa, Tokyo misalnya, hanya 120 staf yang bekerja. Padahal biasanya sekitar 6 ribu orang bekerja di sana. Juru bicara Sony, Mami Imada mengatakan, para staf diizinkan untuk libur karena kesulitan dengan transportasi kereta.

sumber :detik

Baca Selanjutnya … Tokyo Menjadi Kota Hantu

Wow.. Biaya Kemacetan Jakarta Rp 46 T per Tahun

Macet dan banjir dua masalah pokok yang dihadapi Jakarta. Namun begitu, masalah kemacetan dinilai lebih sulit cari solusinya ketimbang masalah banjir yang bisa diantisipasi waktunya.

"Biaya kemacetan di Jakarta diperkirakan Rp 46 triliun per tahun meliputi biaya bahan bakar minyak (BBM), operasional kendaraan, time value dan lainnya," Kadishub DKI Jakarta Udar Pristono dalam acara diskusi 'Mengurai Infrastruktur Transportasi Jakarta' di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (15/3/2011).

Dalam diskusi ini hadir pula Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono dan pakar transportasi Darmaningtyas.

Pris, demikian Pristono disapa, mengatakan, penyebab kemacetan di Jakarta tidak lain karena tidak efisien dan efektifnya penggunaan ruang jalan di ibukota. Pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi yang semakin pesat, tidak sebanding dengan fasilitas angkutan umum massal yang diharapakan bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat.

"Maka itu kita menerapkan Pola Transportasi Makro (PTM) yang terdiri dari Pengembangan Angkutan Umum Massal, Pembatasan Lalu Lintas, dab Peningkatan Kapasitas Jaring Jalan," imbuh pria yang akrab disapa Pris ini.

Dalam Pengembangan angkutan umum massal, saat ini Jakarta tengah mengembangkan jaringan Busway dan proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang ditargetkan mulai dibangun pada 2012 mendatang.

"Untuk yang koridor pertama itu rute Lebak Bulus-Bundaran HI," jelas Pris.

Sedangkan untuk peningkatan kapasitas jaringan, saat ini DKI tengah melakukan pelebaran jalan, flyover dan underpass, dan pengembangan jaring jalan dibeberapa titik jalan. Kemudian, untuk pembatasan lalu lintas meliputi pembatasan kendaraan bermotor, Electronic Road Pricing (ERP), parkir, serta fasilitas park and ride.

sumber detik

Baca Selanjutnya … Wow.. Biaya Kemacetan Jakarta Rp 46 T per Tahun

Patrialis Kasihan Lihat Anak Buah Berbaju Kumal & Celana Robek

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memberi kabar gembira bahwa pegawainya akan mendapatkan remunerasi (imbalan atas jasa). Dia sering iba melihat anak buahnya berbaju kumal dan celana robek.

"Saya sering kasihan melihat pegawai kementerian yang celananya sudah robek-robek, bajunya sudah kumal tapi tidak mampu ganti. Sampai saat ini, renumerasi ini saya usahakan bukan untuk hidup kaya tapi untuk hidup normal," ujar Patrialis seperti yang di katakannya kepada detik.com.

Patrialis mengatakan itu dalam pengarahan kepada jajaran Kanwil Kemenkum HAM Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, DIY dan Jawa Tengah di Gedung Pusdiklat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkum HAM di Cinere, Depok, Selasa (15/3/2011).

Mantan anggota Komisi III DPR ini sedang membenahi Kementerian Hukum dan HAM secara perlahan. Dia meminta stafnya tidak boleh mengulangi lagi kejadian yang mencoreng muka Kementerian Hukum dan HAM.

"Ini adalah peringatan besar bahwa tidak boleh lagi terjadi kejadian-kejadian yang memalukan seperti ini baik di lapas maupun rutan. Kita ada di Kemenkum HAM, bukan kementerian yang ecek-ecek," kata politisi PAN ini.

Patrialis mengaku tidak mudah membenahi Kemenkum HAM dalam waktu singkat meski masyarakat menginginkan perubahan dalam waktu singkat.

"Memang tidak mudah mengubah dalam waktu singkat perilaku orang di lapas. Tapi masyarakat inginnya instan," tutur Patrialis.

Kementerian Keuangan sedang menyiapkan proses remunerasi bagi Kementerian Hukum dan HAM dan Kejaksaan Agung. Dana remunerasi yang disiapkan untuk remunerasi kedua Kementerian/Lembaga tersebut berjumlah Rp 1,6 triliun.

Sampai saat ini tercatat setidaknya ada 11 Kementerian/Lembaga yang sudah menikmati remunerasi. Antara lain, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bappenas, Kemenko Perekonomian, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kemenko Kesra, Kemenko Polhukam, Polri, Kementerian Pertahanan/TNI.

sumber : detik.com

Baca Selanjutnya … Patrialis Kasihan Lihat Anak Buah Berbaju Kumal & Celana Robek

Baca Selanjutnya …

Baca Selanjutnya …